Capim KPK Ini Sesumbar Masuk Peti Mati Jika Terlibat Korupsi
CALON pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK) Moch Ali Imron menyiapkan peti mati untuk dirinya sendiri ketika terlibat korupsi jika terpilih dan menjadi salah satu pimpinan di lembaga tersebut.
“Setelah nanti dilantik (jika lolos), saya akan menyiapkan peti mati untuk diri saya sendiri,” kata Ali Imron dikutip Di antara Sabtu (27/7).
Ali Imron yang juga dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Kusuma Negara Jakarta Timur menjelaskan bahwa peti mati yang disediakan itu merupakan tanda jika ia serius dalam hal memberantas kasus korupsi di tanah air. Peti mati itu digunakan apabila ia tersandung kasus korupsi.
Baca juga: 8 Orang dari Internal KPK Lolos Seleksi Administrasi Capim
Ali Imron mencontohkan, kasus dugaan adanya pemerasan terhadap tersangka oleh pimpinan KPK seharusnya dijatuhi hukuman mati.
Sebab, kata Ali Imron, KPK harus menjadi lembaga independen yang benar-benar bersih agar bisa membersihkan institusi lainnya.
“Itu harus dihukum mati sebetulnya, biar jera. KPK sudah dibayar sama negara dan negara juga harus ikut andil memperbesar pendapatan, memenuhi kebutuhan KPK biar tidak terjadi korupsi. Saya duduk di sana, bismillah secara lahir batin, saya ingin memperbaiki negeri ini,” ujarnya.
Baca juga: Pengamat Maritim Sebut Pimpinan KPK Bisa dari Berbagai Latar Belakang Profesi
Ali Imron lolos seleksi administrasi Rumput KPK masa jabatan 2024-2029.
Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK untuk periode 2024-2029 telah mengumumkan sebanyak 236 orang lulus seleksi administrasi capim KPK dari seluruh pendaftar, yaitu sejumlah 318 orang dan 146 orang lolos administrasi calon Dewas KPK dari 207 orang pendaftar.
Pendaftar yang lulus seleksi administrasi wajib mengikuti tes tulis yang digelar di Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kemensetneg, Jakarta Selatan, pada Rabu (31/7/2024). Tes tulis capim KPK digelar mulai 07.00 WIB-11.00 WIB.
Masyarakat diharapkan memberikan tanggapan atas nama-nama yang lulus proses seleksi administrasi. Tanggapan masyarakat bisa disampaikan pada 24 Juli-24 Agustus 2024. (Ant/P-5)