Muhammadiyah Diminta Tolak Tawaran Kelola Tambang
ORGANISASI masyarakat sipil (NGO), akademisi, aktivis dan mahasiswa di Yogyakarta yang tergabung dalam Discussion board Cik Di Tiro dan Jaringan Gugat Demokrasi (JAGAD) menggelar aksi simbolis untuk mendesak PP Muhammadiyah agar menolak tawaran mengelola bisnis tambang di Indonesia.
Aksi simbolis digelar di kampus Universitas Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta pada Sabtu (27/7) siang, bersamaan dengan Konsolidasi Nasional yang sedang dilakukan PP Muhammadiyah di UNISA Yogyakarta, pada 27-28 Juli 2024.
Baca juga: Perusahaan Tambang Wajin Miliki Tim Tanggap Darurat Internal
Aksi tersebut juga merespons Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Peraturan tersebut memberikan izin kepada ormas keagamaan untuk mengelola tambang.
Inisiator Discussion board Cik Di Tiro, Masduki mengatakan mereka juga telah mengirimkan surat kepada PP Muhammadiyah agar menolak pengelolaan tambang. Jaringan masyarakat sipil menilai bahwa Muhammadiyah memiliki kontribusi sangat besar bagi Indonesia.
Muhammadiyah secara mandiri membantu masyarakat di berbagai bidang, antara lain pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, dan lain-lain. Muhammadiyah juga menjaga Indonesia yang majemuk dengan prinsip keagamaan moderat. Demi terus memberi kontribusi kepada Indonesia, Muhammadiyah perlu dijaga dari berbagai risiko yang merusak.
Baca juga: PT Vale Jadi Contoh Perusahaan Tambang yang Mengutamakan Keberlanjutan dan Tanggung Jawab
“Lebih penting dari itu, Muhammadiyah juga harus dijaga dari risiko merusak masyarakat. Oleh karena itu, kami mohon PP Muhammadiyah menolak pemberian izin tambang batubara untuk ormas keagamaan,” kata Masduki.
Gerakan masyarakat sipil lintas NGO, akademisi, aktivis dan mahasiswa yang tergabung dalam Discussion board Cik Ditiro dan Jagad menyampaikan tujuh sikap. Pertama, menolak penjarahan bumi pertiwi melalui bisnis tambang oleh elit-elit ekonomi politik secara ugal-ugalan, tidak berkelanjutan,
koruptif, dan penuh pelanggaran hak asasi manusia.
Kedua, menolak pemberian izin pertambangan kepada ormas. Ketiga, menuntut Presiden untuk mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Baca juga: Muhammadiyah Sebut Banyak Pertimbangan Terima Izin Tambang
Keempat, meminta semua ormas menolak tawaran mengelola bisnis tambang yang akan menjerumuskan ormas serta masyarakat ke dalam kerusakan. Kelima, mengajak anggota ormas menolak keputusan elit ormas yang menerima tambang.
Keenam, mengajak masyarakat memberi dukungan nyata, secara moril dan materiil, kepada ormas yang bersedia menolak bisnis tambang. Ketujuh, mengajak masyarakat sipil membuat daftar hitam dan boikot terhadap elit ormas dan intelektual pendukung bisnis tambang.
Kepala Kantor PP Muhammadiyah, Arif Nurkholis mengapresiasi aspirasi masyarakat. Pihaknya akan menyampaikan kepada pimpinan terkait aksi tersebut. “Akan kami sampaikan kepada pimpinan,” terang dia di sela-sela Konsolidasi Nasional Muhammadiyah.
Baca juga: Disebut Gagal Era Jokowi, Hilirisasi Tambang Jadi Fokus Prabowo
Ia menyebutkan, konsolidasi nasional ini diikuti oleh 35 pimpinan wilayah. Pimpinan Pusat Muhammadiyah akan menjelaskan kegiatan dan isu strategis yang sangat inner.
“Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan replace program kerja, capaian-capaian setelah muktamar, serta isu-isu strategis, seperti kalender hijriah, Pilkada, perbankan, hingga urusan tambang,” kata dia.
Menurut Arif, semua keputusan yang diambil Muhammadiyah telah dibahas secara matang dan terbuka dalam tim-tim yang ada.
Konsolidasi Nasional kali ini mengundang Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12. “Jusuf Kalla diundang dengan kapasitasnya sebagai salah satu tokoh bangsa dan telah berkali-kali menjadi mitra diskusinya PP Muhammadiyah. Selain itu, Ibu Pak Jusuf Kalla adalah Muhammadiyah dan bapak NU,” tutup dia. (N-2)