Kemelut Golkar Semoga Tidak Menjalar ke Parpol Lain

Kemelut Golkar Semoga Tidak Menjalar ke Parpol Lain


Kemelut Golkar Semoga Tidak Menjalar ke Parpol Lain
Tangkapan layar video pernyataan Airlangga Hartarto terkait pengunduran diri dari posisi Ketua Umum Partai Golkar.(MI/Akhmad Mustain)

Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and World Research (CSIS) D Nicky Fahrizal berharap apa yang terjadi pada Golkar tidak dialami oleh partai politik lainnya.

Ia menyinggung, gejala pengendalian partai oleh kekuatan lain sebelumnya juga terlihat dari konflik antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

“Jika apa yang menimpa Golkar dialami oleh partai-partai lain, kita akan memasuki fase yang disebut pembusukan demokrasi. Karena pergantian pimpinan partai bukan melalui apsirasai dari kader anggota. Ini yang berbahaya menurut saya,” tuturnya.

Baca juga: Airlangga Mundur, Golkar Diduga Diintervensi

Diungkapkan Nicky, bahwa mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar dengan segala prestasinya adalah hal yang tidak dapat dirasionalisasi.

Airlangga dinilai berhasil menjadikan Golkar sebagai partai politik besar pada kontestasi Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Ia bahkan menyebut Golkar sebagai partai dengan mesin paling optimum untuk Pilkada 2024 karena memiliki kursi DPR daerah yang signifikan.

Oleh karena itu, Nicky menduga, ada gerakan yang sengaja mengincar pucuk pimpinan Golkar, baik faksi-faksi yang berada di interior maupun dari eksternal.

Baca juga: Lusa, Golkar Akan Putuskan Plt Ketum

Kendati demikian, ia mengatakan peran Golkar tak hanya untuk kontestasi Pilkada 2024 saja. Oleh karena itu, mundurnya Airlangga tak semata disebabkan oleh dukungan yang diberikan kepada bakal calon kepala daerah. Pasalnya, arah dukungan Golkar di daerah-daerah kunci seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat sejalan dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Nicky menyebut, Golkar juga diperlukan untuk pemerintahan berikunya, yakni menjamin warisan Presiden Joko Widodo yang masa jabatannya akan berakhir pada Oktober mendatang.

“Golkar adalah kunci bagi keberlanjutan kebijakan, program, dan stabilitas pemerintahan, baik di pusat maupun daerah,” terang Nicky.

Terpisah, peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli mengatakan arah dukungan Golkar pada sejumlah pasangan calon kepala daerah berikutnya sangat ditentukan oleh sosok pengganti maupun motif mundurnya Airlangga.

“Jika ada kaitannya dengan faktor intervensi eksternal, (Golkar) akan ikut pihak eksternal tersebut. Jika demikian, pimpinan Golkar atau Golkar itu sendiri tidak lagi memiliki posisi bargaining. Sangat disayangkan partai besar tidak mandiri,” tandas Lili. (Tri/P-2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *