Butuh Aturan Tegas untuk Jerat Pelaku Perundungan

DIBUTUHKAN peraturan yang jelas dan rinci untuk meminimalisasi perundungan dalam di dunia pendidikan, termasuk pendidikan dokter. Hal itu disampaikan Ketua Purna PB IDI 2009-2012 Dr dr Prijo Sidipratomo, Sp.Rad(Okay) dalam webinar mengenai perundungan PPDS di kanal Youtube Kang Hadi Sense of right and wrong, kemarin (29/8).

“Ada tidak peraturan di rumah sakit yang sudah terlihat jelas, misalnya penindasan kelas ringan, sedang, berat, itu seperti apa hukumannya?” ujar dr Prijo.

Ia mencontohkan kasus kekerasan senior kepada junior di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) beberapa tahun lalu. Saat itu, katanya, dr Prijo sedang menjabat di bagian kemahasiswaan FKUI.

Baca juga: Tidak Hanya Senioritas, Sistem Juga Bisa Mem-bully Peserta PPDS

Kasusnya, ada mahasiswa senior yang mobilnya diparkir di bawah ring basket. Sejumlah juniornya yang hendak bermain basket memindahkan mobil itu ke pinggir lapangan.

Kemudian para junior ini dipukuli satu in line with satu oleh sang senior pemilik mobil. Perilaku senior itu dilaporkan kepada dekan, lalu dekan menjatuhkan skorsing dan ancaman hukuman untuk senior tersebut.

“Anak ini jelas melakukan pidana kan? Dia ambil pengacara terkenal, seingat saya Oce Kaligis. Oleh Pak Oce itu dekan dan wakil dekan FKUI jadi pesakitan di kursi pengadilan. Saya malu melihatnya. Dihabisi di situ. Kenapa? Gak punya peraturan ternyata,” ujar dr Prijo.

“Betul itu anak salah, tapi dengan melakukan cara seperti itu gak bisa. Untungnya anak ini segera sadar minta maaf. Di sini kita belajar juga walaupun bullying itu salah, dalam waktu menetapkan hukuman kita harus mengatur, membuat aturan yang rinci,” pungkasnya. (Z-8)