Redistribusi Anggaran Pendidikan Perlu Dilakukan oleh Pemerintah Baru

GURU Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof. Cecep Darmawan mengatakan bahwa persoalan anggaran pendidikan saat ini memerlukan redistribusi yang sangat penting untuk dilakukan oleh pemerintahan baru nantinya.

“Sebetulnya amanat konstitusi itu sudah dilaksanakan pemerintah yaitu 20% anggaran pendidikan dari APBN itu. Tapi masalahnya adalah redistribusi. Sebab dari Rp655 triliun tahun ini, yang dikelola Kemendikbud-Ristek hanya 15%. Kemudian juga kalau dihitung dari APBN itu hanya 3% untuk Kemendikbud-Ristek. Jadi lebih banyak ke TKDD ada juga kementerian yang punya pendidikan kedinasan dan juga nonkedinasan. Jadi perlu realokasi yang penting bukan alokasinya,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Minggu (15/9).

Lebih lanjut, Cecep menegaskan pemerintah ke depan harus memfokuskan anggaran pendidikan untuk urusan operasional dan investasi.

Baca juga: Temuan Panja Pembiayaan Pendidikan Harus Segera Ditindaklanjuti

“Karena sekarang masih terjadi disparitas baik itu fasilitas dan lainnya. Jadi 5 tahun ke depan pemerintah harusnya fokus saja ke standarisasi pendidikan khususnya sarana dan prasaran,” kata Cecep.

Menurutnya, saat ini tantangan pendidikan di Indonesia ada dalam pemerintahan itu sendiri. Di mana pendidikan belum menjadi fokus utama dari pemerintahan dan belum mendapatkan perhatian yang khusus.

“Jadi enggak bisa dikhususkan oleh menteri pendidikan tapi harus ada campur tangan presiden. Karena anggaran ini berkaitan dengan kementerian lain yang punya lembaga atau pendidikan kedinasan. Jadi kalau itu dilakukan ya bisa maju pendidikan kita, tapi kalau enggak ya pendidikan kita akan selalu begini begini saja dengan penganggaran seperti ini. Jadi perlu ada kebijakan terobosan di mana presiden ke depan pak Prabowo harus tegas mengenai anggaran pendidikan ini,” tuturnya.

Satu hal yang harus diingat, tegas Cecep, pemerintah harus mempertahankan prinsip afirmatif bagi kelompok rentan.

“Jadi dibiayai kalau perlu sampai kuliah. Beasiswa harus tetap diperbanyak rnggak hanya lewat APBN tapi juga CSR. Lalu kesejahteraan pendidik juga harus ditingkatkan baik guru dan dosen untuk menunjang pendidikan kita. Sektor swasta dan masyarakat mampu juga harus diberdayakan sehingga pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah tapi juga kita semua,” pungkas Cecep. (Z-8)