Berharap Mindset Baru Dari Wajah Lama Tim Ekonomi Prabowo
TIM ekonomi dalam kabinet pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto diharapkan memiliki pendekatan berbeda untuk membangun perekonomian. Itu meski diprediksi banyak wajah lama yang bakal menghiasi kursi menteri di bidang ekonomi dalam beberapa tahun mendatang.
“Perlu ada pendekatan baru. Walau timnya lama, kita berharap kerangka berpikir-nya berubah dalam membangun paradigma ekonomi sehingga deindustrialisasi tidak berlanjut,” ujar ekonom senior sekaligus pendiri Middle of Reform on Financial (CoRE) Indonesia Hendri Saparini dalam diskusi bertajuk Urgensi Industrialisasi untuk Mencapai Pertumbuhan 8%, Jakarta, Rabu (16/10).
Jika merujuk pada gagasan pembangunan ekonomi yang ditawarkan presiden terpilih, yakni ekonomi pancasila, para pembantu presiden nantinya harus mendasari pengambilan keputusan pada azas pancasila. Itu berarti, pelibatan banyak pihak hingga ke akar rumput tak boleh diabaikan.
Menurut Hendri, ekonomi pancasila dapat berjalan ketika semua elemen masyarakat terlibat dan dilibatkan dalam proses pembuatan hingga implementasi kebijakan. Sebab, pada dasarnya, garis besar dari pancasila ialah kebersamaan.
“Peran pemerintah, bukan berarti ikut dalam kegiatan ekonomi, tapi mengatur pelibatan, penguasaan, jadi ini harus ada dalam kegiatan ekonomi. Pola pikir dalam menyusun kebijakan ekonomi, bagaimana semua bisa diikutkan, dilibatkan, bukan sekadar mendorong untuk berkompetisi,” kata dia.
Pelaksanaan program Makan Bergizi Free of charge (MBG), misalnya, dalam konteks ekonomi pancasila, program itu harus didesain tak semata untuk meningkatkan gizi anak, melainkan menggerakkan sektor-sektor ekonomi di belakangnya.
“Harus dipastikan anggaran yang digelontorkan pada program tersebut tidak hanya meningkatkan gizi, tapi menggerakkan ekonomi. Jadi efek pengganda-nya harus didesain. Mendekati baru harus dilakukan dalam membangun industri dasar dan menggerakkan semua sektor,” jelas Hendri.
Lebih lanjut, perubahan cara pandang juga diperlukan dalam menentukan kebijakan fiskal ke depan. Menteri Keuangan yang nantinya dipilih oleh presiden terpilih mesti bisa mengubah pendekatan. Instrumen keuangan negara diharapkan tak lagi sekadar untuk menjaga APBN aman dan sehat, melainkan betul-betul mampu mendorong perekonomian.
“Mestinya pendapatan dan belanja didesain untuk mendorong ekonomi. Misal, ada paket sembako, nilainya mungkin Rp50 triliun lebih, harus dipastikan yang boleh menerimanya adalah ibu hamil, anaknya masih SD,” kata Hendri.
“Ini (harus) diubah, paket sembako itu didesentralisasi, isinya ajeg produk lokal. Dengan cara itu, itu menggerakkan ekonomi. Jadi tetap dananya segitu, tidak perlu ada dana untuk UMKM, tidak usah. UMKM itu cukup diberi pasarnanti dia terlatih, nanti akan ada seleksi untuk dia bisa menjadi pengusaha juga,” pungkasnya. (E-2)