Tegakkan Keadilan, Ketum HIPMI Kepri Serukan Pembebasan Mardani H Maming
Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kepulauan Riau Sari Mulyawati, menyampaikan harapannya agar Mardani H Mamingmantan Bupati Tanah Bumbu, segera dibebaskan dari jeratan hukum yang dinilai penuh kekeliruan.
Sari berharap kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dapat memberikan kepastian hukum yang stabil serta memperkuat keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama bagi para pengusaha muda.
Kasus Mardani H Maming, yang terkait dugaan gratifikasi perizinan tambang sebelas tahun silam, telah memicu perhatian para pakar hukum, termasuk Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran, Romli Atmasasmita.
Dalam pandangannya, terdapat setidaknya delapan kekeliruan serius dalam penanganan perkara ini.
“Proses hukum terhadap terdakwa bukan hanya menunjukkan kekhilafan atau kekeliruan nyata, tetapi merupakan sebuah kesesatan hukum yang serius,” tegasnya, menyoroti bahwa tuntutan dalam kasus ini tidak berdasarkan fakta hukum melainkan lebih kepada interpretasi subjektif penegak hukum.
Senada dengan Romli, akademisi yang turut merancang RUU Pemberantasan Tipikor dan KUHP Nasional Topo Santoso, turut menegaskan bahwa Mardani tidak bersalah karena unsur gratifikasi dalam dakwaan tidak terpenuhi.
“Perbuatan seperti charge, dividen, dan utang piutang adalah hubungan keperdataan yang tak seharusnya masuk ranah pidana,” ujarnya.
Sari Mulyawati menggarisbawahi pentingnya kebebasan Mardani H Maming sebagai tokoh inspiratif bagi pengusaha muda di Indonesia.
“Beliau adalah aset bangsa dan panutan bagi generasi muda. Dengan kasus ini, para pengusaha muda menjadi gamang untuk berinvestasi,” ucapnya.
Dengan semangat keadilan, Sari menyerukan agar semua elemen bangsa bersatu dalam membangun Indonesia tanpa saling menjatuhkan dan mengedepankan kemajuan bersama.
“Semoga di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran, cita-cita akan Indonesia yang adil dan makmur dapat terwujud bagi kita semua,” pungkasnya. #MIA (RO/Z-10)