Jadi Partai Paling Terlembaga, PKS Perkuat Pendidikan Politik dan Transparansi Rekrutmen
PUSAT Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) meluncurkan riset terbaru terkait Indeks Pelembagaan Partai Politik. Hasil menunjukkan bahwa PKS menjadi partai politik dengan sistem kelembagaan tertinggi di Indonesia yang dapat diartikan sudah mandiri dalam mengelola organisasi partainya.
Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Mabruri mengatakan pihaknya mengapresiasi hasil pengukuran tersebut dan akan terus memperbaiki pengelolaan sistem inner kepartaian agar mampu menghasilkan calon pejabat publik dan kebijakan yang progresif bagi masyarakat.
“Kami para pengurus dan para kader PKS akan terus menerus memperbaiki sistem kepartaian di inner PKS. Kami yakin dengan sistem yang baik, akan menghasilkan kader dan kebijakan yang baik pula. Kritik dan saran kepada PKS akan dengan senang hati kami terima,” ujarnya kepada Media Indonesia di Jakarta pada Rabu (30/10).
Ahmad menjelaskan bahwa para pengurus PKS kerap mendapatkan pemahaman bahwa peran partai politik begitu penting untuk membawa iklim demokrasi semakin maju. Atas dasar itu, kata Ahmad, pihaknya memiliki strategi dan dasar utama yang menjadi pijakan untuk ke depan untuk meningkatkan indeks kelembagaan partai politik ke depan.
“Yang paling utama tentunya pendidikan politik yang terus menerus. Pemanfaatan teknologi dan praktek demokrasi di inner partai. Kalau tiga poin ini bisa dilakukan di partai mudah mudahan iklim demokrasi di Indonesia akan semakin baik,” ujarnya.
Salah satu dasar instrumen dalam pengukuran indeks kelembagaan adalah adanya keterbukaan sistem inner parpol terhadap pergantian ketua partai. PKS dinilai menjadi partai yang mampu melakukan regenerasi pimpinan secara terbuka dan tidak bertumpu pada satu sosok.
“PKS ingin menunjukan bahwa semua kader PKS punya peluang untuk menjadi pimpinan. Asal semua tahapan jenjang di partai sudah dilalui,” jelasnya.
Di dalam PKS, lanjut Ahmad, terdapat lembaga tertinggi namanya Majelis Syura. Pada tahap ini, akan diputuskan proses regenerasi dan kepemimpinan partai.
“Anggotanya adalah perwakilan dari seluruh daerah di Indonesia yang dipilih secara demokratis oleh para kader. Setiap periode kepengurusan Presiden PKS selalu berganti,” imbuhnya.
Saat ditanya terkait komitmen PKS dalam menerapkan prinsip transparansi pada proses rekrutmen calon pejabat publik untuk menduduki legislatif dan eksekutif, Ahmad mengungkapkan pihaknya ke depan akan mengusulkan agar partai politik menerapkan standar layaknya ISO agar dapat menghasilkan calon-calon terbaik untuk menempati jabatan publik.
“PKS siap diaudit proses pelaksanaan perekrutan untuk jabatan publik. Bahkan ada ide untuk membuat semacam ISO untuk itu,” tandasnya. (Dev/M-4)