Lampung Menuju Bonus Demografi 2028, Gubernur Soroti Rendahnya Kualitas SDM
Lampung Geh, Bandar Lampung — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan Provinsi Lampung harus segera melakukan percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk menghadapi potensi bonus demografi yang diperkirakan terjadi sebelum tahun 2028.
Hal ini disampaikannya dalam discussion board Halal Bihalal dan Rapat Kerja Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Wilayah Lampung di Gedung Serba Guna Universitas Mitra Indonesia (Umitra), pada Rabu (21/5).
Gubernur Mirza menyampaikan, berdasarkan knowledge terkini, 68 persen penduduk Lampung berada dalam usia produktif (15–65 tahun).
Menurutnya, angka ini merupakan sinyal bahwa Provinsi Lampung akan mengalami puncak bonus demografi lebih cepat dari prediksi nasional.
“Bonus demografi bisa menjadi peluang besar, tapi jika tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas SDM, maka manfaatnya justru akan dinikmati oleh daerah lain, bukan oleh masyarakat Lampung sendiri,” ujar Gubernur Mirza di hadapan para pimpinan perguruan tinggi swasta se-Lampung.
Gubernur Mirza memaparkan, kualitas pendidikan di Lampung masih menjadi tantangan serius.
Ia menyebutkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung saat ini berada di peringkat terakhir di wilayah Sumatera dan urutan ke-20 secara nasional.
Berdasrkan knowledge yang ada, hanya 21 hingga 22 persen lulusan SMA di Lampung yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Sementara itu, hanya sekitar 62 persen lulusan SMP yang melanjutkan ke jenjang SMA. Gubernur menyebut angka ini sebagai penghambat utama percepatan peningkatan IPM.
“Rendahnya akses ke pendidikan tinggi berdampak langsung pada rendahnya daya saing tenaga kerja kita. Ini harus kita perbaiki dari hulu ke hilir,” ungkapnya.
Selain isu pendidikan, Gubernur juga menyoroti persoalan ketenagakerjaan. Setiap tahun, sekitar 30.000 lulusan pendidikan tinggi (D3 hingga S1) dihasilkan oleh kampus-kampus di Lampung.
Namun, dari jumlah tersebut, hanya sekitar 800 orang yang terserap ke dalam industri lokal.
“Lampung hanya memiliki sekitar 200 perusahaan industri. Ini jauh tertinggal dari provinsi lain. Bahkan dari 2.000 lowongan kerja untuk lulusan S1, 1.200 diisi oleh tenaga kerja dari luar Lampung,” kata Gubernur Mirza.
Menurutnya, kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia industri ini menjadi tantangan nyata dalam menciptakan SDM yang kompetitif dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
Gubernur Mirza juga mengkritik tidak adanya keterpaduan sistem pendidikan di Lampung.
Ia menyebut, jalur pendidikan dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi berjalan sendiri-sendiri tanpa sinergi dan arah yang jelas.
“Selama ini pendidikan kita tidak saling terhubung. Yang penting lulus, bukan kompeten. Ini tidak bisa kita biarkan. Harus ada sistem pendidikan yang menyeluruh, berjenjang, dan terintegrasi,” tegasnya.
Ia menekankan perlunya pengetatan standar kompetensi dan kelulusan di semua jenjang pendidikan untuk memastikan lulusan benar-benar siap menghadapi dunia kerja yang kompetitif.
“Anak-anak SMP dan SMA saat ini adalah pemimpin masa depan. Mereka adalah pelaku pembangunan 20 tahun mendatang. Kita tidak punya waktu untuk menunda perbaikan sistem pendidikan,” pungkasnya. (Cha)