Bobby soal Isu 4 Pulau yang Jadi Rebutan Simpan Banyak Migas: Belum Punya Knowledge

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution bicara soal 4 pulau polemik yang kini resmi menjadi milik Provinsi Sumut sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2-2138 Tahun 2025.

Keempatnya pulau itu yakni Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Ketek (Kecil), dan Mangkir Gadang (Besar).

Sejak 2008, 4 pulau ini menjadi rebutan Aceh dan Sumut karena secara geografis dekat Aceh Singkil (Aceh) dan Tapanuli Tengah (Tapteng).

Berdasarkan, banyak yang dibahas adalah yang keempat dengan minyak dan fuel potensial (Migas).

Bobby pun menjelaskan pihaknya tidak memegang information soal potensi migas itu. Meski sebelumnya usai pertemuan dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyebut demikian.

“Ya potensi apa pun pasti ada ya karena secara geografisnya kita lihat, jangankan kita lihat, pariwisata aja pasti bagus ya,” kata Bobby di Kantor DPRD Sumut, Kamis (12/6).

“Untuk yang lain tentunya harus pasti ada information yang menunjang apakah katanya ada minyak-gas, kalau information itu saya enggak pegang,” kata Bobby.

Ia pun sekali lagi menyebutkan pihak Dinas terkait juga belum mengetahui potensi migas di sana.

“Kami juga di dinas terkait dengan itu kami juga enggak pegang, jadi kalau dibilang potensi dilihat saya enggak pegang information, saya enggak berani sampaikan,” ujar Bobby.

Bobby menuturkan, bila memang benar ada potensi migas di sana, pihaknya siap berkolaborasi dengan Provinsi Aceh untuk mengelola potensi tersebut. Sebab, keempat pulau itu mulanya milik Aceh.

“Tapi kalau memang ada potensi, ayo sama-sama, kalau tetap dijadikan tetap milik Sumut,” sambungnya.

Bobby pun sudah sempat menemui Gubernur Aceh Muzakir Manaf untuk membahas hal ini.

Polemik

Keputusan Kemendagri menjadikan keempat pulau tersebut kini jadi polemik lantaran Provinsi Aceh menolak.

Untuk itu, Mendagri Tito Karnavian pun berencana memanggil Bobby dan Muzakir untuk membahas lebih lanjut terkait masalah 4 pulau ini.

Tito menjelaskan bahwa keputusan ini bukan keputusan sepihak. Menurutnya, persoalan ini sudah melalui proses panjang dan melibatkan banyak instansi sejak lebih dari satu dekade lalu sebab kedua daerah tidak pernah sepakat.

“Sudah difasilitasi rapat berkali-kali, zaman lebih jauh sebelum saya, rapat berkali-kali, melibatkan banyak pihak,” kata Tito saat ditemui di Kompleks Istana Negara, Selasa (10/6).

“Ada delapan instansi tingkat pusat yang terlibat, selain Pemprov Aceh, Sumut, dan kabupaten-kabupatennya. Ada juga Badan Informasi Geospasial, Pus Hidros TNI AL untuk laut, dan Topografi TNI AD untuk darat,” tuturnya

Menurut Tito, batas darat antara Aceh Singkil dan Tapanuli Tengah sudah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Namun batas laut belum mencapai kesepakatan, sehingga kewenangan penentuannya diserahkan ke pemerintah pusat. Lantaran batas laut ini tidak pernah disepakati, sengketa 4 pulau terus berlanjut.