Mendagri Tito: Wapres Gibran Tak Akan Berkantor di Papua

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menegaskan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak akan berkantor di Papua untuk tugas khusus urus pembangunan di sana.

“Setahu saya tidak,” kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7).

Pernyataan Tito tersebut berbeda dengan Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra yang menyebut Gibran Rakabuming Raka akan berkantor di Papua.

Tito menuturkan, tugas Wapres memimpin pembangunan Papua sudah ada di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua. Di dalamnya diatur bahwa Wapres akan memimpin sebuah Badan untuk percepatan pembangunan di Papua, dibantu oleh sejumlah menteri.

“Konsepnya, konsep undang-undang itu tidak seperti itu (Wapres berkantor di sana). Konsepnya undang-undang itu yang di sana sehari-hari adalah Badan (Eksekutif) itu. Yang akan ditunjuk oleh Bapak presiden,” jelas dia.

Kabar Gibran akan ditugaskan mempercepat pembangunan Papua disinggung oleh Yusril.

"Fear pemerintah dalam menangani Papua dalam beberapa hari terakhir ini sedang diskusi untuk memberikan penugasan khusus dari Presiden ke Wakil Presiden untuk percepatan pembangunan Papua," kata Yusril dikutip dari akun YouTube Komnas HAM, Selasa (8/7).

"Yaitu saya kira ini pertama kali Presiden akan berikan penugasan ke Wakil Presiden untuk penanganan masalah Papua," lanjutnya.

Yusril menjelaskan, Gibran nantinya tak hanya bertugas menangani pembangunan fisik di Papua. Ia juga akan membawahi urusan soal HAM di Papua.

Di technology Presiden Joko Widodo—ayah Gibran—, Wakil Presiden Ma’ruf Amin memimpin Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau Badan Pengarah Papua (BPP). Kala itu, Ma’ruf kerap berkantor di sana, di sebuah gedung milik Kemenkeu.