PKBI Sumatera Barat Inisiasi Sinergi Lintas Sektor Atasi HIV di Bandar Lampung
Lampung Geh, Bandar Lampung – Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) SSR PKBI Sumatera Barat menggelar konferensi kasus (case convention) untuk membahas upaya pencegahan dan penanggulangan HIV di Kota Bandar Lampung.
Acara ini merupakan bagian dari implementasi skema Social Contracting yang mengatur kerja sama antara pemerintah dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMs) dalam menangani isu HIV/AIDS, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP No. 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola.
Jepri Junaidi, Technical Officer PKBI Sumatera Barat, menjelaskan bahwa isu HIV bukan hanya soal kesehatan, tetapi juga merupakan persoalan international yang memerlukan perhatian lintas sektor.
"Isu ini bukan hanya milik komunitas atau Dinas Kesehatan semata. Ini isu dunia. Pemerintah di semua degree harus ikut terlibat," ujar Jepri dalam konferensi pers yang diadakan di Kantor PKBI Lampung pada Rabu (23/4).
Sejak 2024, PKBI telah aktif bekerja sama dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Bandar Lampung, dengan fokus menciptakan ruang kolaborasi yang melibatkan berbagai sektor, bukan hanya Dinas Kesehatan.
"Kami tidak memandang bidang dinasnya. Yang penting ada ruang kolaborasi. Semua pihak punya peran dalam menjaga keberlanjutan program HIV," tambah Jepri.
Dukungan pemerintah daerah terhadap program ini dinilai cukup positif. Dinas Pariwisata, misalnya, telah melibatkan OMs champion Gaya Lentera Muda Lampung dan PKBI Sumatera Barat dalam program bina remaja selama tiga tahun terakhir dan menjadikan lokasi wisata sebagai pusat edukasi terkait HIV.
Dinas Kesehatan juga telah mengakomodasi sejumlah proposal PKBI dalam rencana kegiatan mereka. Lebih lanjut, Dinas Kesbangpol juga turut mendukung dengan memberikan dana hibah untuk kegiatan edukasi HIV dalam Pageant Kota.
Dinas Sosial Provinsi Lampung juga telah menyalurkan bantuan sembako dan nutrisi bagi kelompok rentan, termasuk lansia non-PKH.
Sementara itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) membantu komunitas WPS dan anak-anak mereka dalam mengakses dokumen kependudukan.
Jepri menegaskan, bentuk kolaborasi ini tidak terbatas pada bantuan dana, tetapi juga bisa berupa program, fasilitas, atau regulasi yang mendukung keberlanjutan upaya pencegahan HIV.
"Yang terpenting adalah adanya kemauan untuk bergerak bersama. Karena ini bukan sekadar program, tapi perjuangan kolektif untuk kemanusiaan," tegasnya.
Program ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanggulangan HIV di Bandar Lampung dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran dalam mendukung kesehatan masyarakat. (Cha/Put)