Gubernur Lampung Dorong Penguatan Kartu Petani Berjaya Guna Hilirisasi Pertanian
Lampung Geh, Bandar Lampung – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan komitmennya untuk memperkuat program Kartu Petani Berjaya (KPB) sebagai solusi konkret bagi petani di Provinsi Lampung.
Program ini akan diarahkan untuk mendukung hilirisasi sektor pertanian sekaligus mengurangi ketergantungan petani terhadap tengkulak.
“Kartu Petani Berjaya harus benar-benar menjadi solusi nyata bagi petani di Lampung, sekaligus mendukung program besar pemerintah dalam hilirisasi sektor pertanian,” kata Gubernur Mirza, saat diwawancarai pada Jumat (23/5).
Menurut Gubernur Mirza, salah satu tantangan besar yang dihadapi petani saat ini adalah minimnya akses terhadap lembaga keuangan formal.
“Petani ini 70–80 persen tidak bankable, sebab financial institution sangat susah meminjamkan uang ke petani karena berbagai macam alasan, misalnya tidak punya aset dan sebagainya,” jelasnya.
Akibatnya, petani kerap terpaksa meminjam modal dari tengkulak dengan bunga tinggi dan harga beli hasil panen yang rendah.
“Sebenarnya tidak ada masalah dengan tengkulak, yang jadi masalah kalau tengkulak ini membungakan besar, kemudian waktu panen dibeli dengan harga rendah. Kalau tengkulaknya memberi harga customary, sebenarnya tidak masalah,” kata Gubernur Mirza.
Ia menyebutkan, Pemprov Lampung sedang merancang sistem yang dapat menjembatani petani dengan off taker atau pihak yang membeli hasil produksi pertanian dan lembaga perbankan.
“Kita akan mengintegrasikan program yang baik dari periode kemarin agar terhubung dengan program ke depan, dan kita beri nilai tambah untuk program tersebut agar lebih bermanfaat kepada masyarakat. Salah satunya dengan memperkuat Kartu Petani Berjaya,” tegasnya.
Ia menambahkan, langkah penguatan tersebut akan difokuskan pada kepastian off taker.
“Yang akan diperkuat terutama terkait kepastian off taker, mengintegrasikan off taker di sistem pertanian kita. Kita akan kerja sama dengan off taker yang kuat,” ujarnya.
Pemerintah juga akan mengembangkan sistem pertanian yang bankable, agar petani bisa lebih mudah mendapat pembiayaan dari perbankan.
“Kita akan mengkolaborasi membuat sistem yang bankable agar petani bisa didanai dengan mudah oleh perbankan,” tambahnya.
Melalui KPB, petani juga akan mendapatkan kemudahan akses pembiayaan, pinjaman produktif dan juga secara otomatis terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). (Cha/Put)