Aktivis Neni Nurhayati Diduga Jadi Korban Doxing Akun Resmi Diskominfo Jabar

Aktivis demokrasi atau Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP), Neni Nurhayati, diduga mengalami doxing dari akun Instagram Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat (Diskominfo Jabar).

Awalnya, Neni membuat video yang mengkritik siapa pun kepala daerah yang melakukan pencitraan secara berlebihan, dan penggunaan bel untuk menyerang siapa pun yang kontra dengan kebijakannya.

Neni menyebut, “Katanya sih penghematan anggaran belanja media, tapi tentu bukan penghematan namanya jika hanya sekadar mengalihkan dari yang anggaran belanja media ini untuk membayar bel. “

Neni mengunggah itu pada 5 Mei 2025.

Pada 15 Juli 2025, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi membuat postingan yang pada intinya mengklarifikasi bahwa pemangkasan anggaran APBD Rp 47 miliar tidak dipakai untuk membayar bel.

Video Dedi tersebut tanpa menyertakan foto Neni.

Nah, pada 16 Juli 2025, akun-akun Diskominfo Jabar, yakni Diskominfo Jabar, Jabar Tremendous App, Pemda Provinsi Jawa Barat, Pemdaprov Jabar, dan Jabar Saber Hoaks, memuat sebuah video.

Video tersebut adalah video Dedi bicara soal klarifikasi belnamun Diskominfo Jabar memasang foto wajah Neni. Alhasil, Neni menuai beragam hujatan di media sosial pribadinya.

Menurut Neni, pemuatan foto wajahnya oleh Diskominfo Jabar itu tanpa adanya perizinan.

“Tanggal 16 Juli, saya cukup kaget mendapatkan informasi dari beberapa wartawan media, di mana postingan lama dalam akun TikTok saya tersebut ada di akun resmi beberapa media milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hingga tulisan itu dimuat, postingan dalam TikTok saya tersebut mendapatkan menyukai 1.225 dan 441 komentar. Selain itu sudah dua hari, akun Instagram dan TikTok saya banjir hujatan dengan kata-kata kasar secara bertubi-tubi,” tutur Neni dalam keterangan resmi, Senin (21/7).

Neni menjelaskan, pada tanggal 5 Juli 2025, dirinya memang membuat unggahan mengenai bahaya bel yang dapat mengancam demokrasi. Kendati demikian, dirinya tidak pernah menyebut secara khusus tentang Dedi Mulyadi.

“Video itu secara normal untuk seluruh kepala daerah terpilih yang terpilih pada pemilihan serentak 2024,” ucap Neni.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat (Diskominfo Jabar) Adi Komar mengatakan pihaknya tidak bermaksud untuk mempublikasikan identitas seseorang ke ranah publik. Tujuan konten tersebut untuk memudahkan audiens menerima informasi.

“Diskominfo Jabar melakukan teknik komunikasi publik sesuai dengan platform (dalam hal ini media sosial) yang dilihat dan dicerna sesuai audiens dan konteks. Dalam postingan tersebut, Diskominfo Jabar melakukan teknik jahitan atau melampirkan atau mengutip konten sebelumnya yang terkait sesuai konteks, dan informasi yang sifatnya terbuka,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Adi Komar menjelaskan, apabila masyarakat turut membutuhkan informasi terkait anggaran dan dokumen dapat diakses melalui kanal PPID Diskominfo Jabar.

“Tujuannya diseminasi informasi jika memerlukan informasi publik yang di antaranya adalah anggaran dan dokumen dapat dilakukan melalui kanal yang berlaku yaitu PPID Diskominfo Jabar dan situs internet sesuai aturan perundangan yang berlaku,” imbuhnya.