Respons PKB Soal Pelantikan Gus Ipul yang Dikaitkan dengan Konflik PBNU
WAKIL Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda mengatakan bahwa pelantikan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebagai Menteri Sosial merupakan urusan Presiden Joko Widodo. Ia menampik spekulasi pengangkatan Gus Ipul berkaitan dengan konflik antara PKB dan PBNU.
“Dan sekali lagi enggak ada kaitannya dengan gegeran PBNU dan PKB,” kata Huda dikutip Di antaraRabu (11/9)
Ia kemudian menekankan bahwa pengangkatan Gus Ipul sebagai menteri merupakan kewenangan prerogatif Presiden meskipun masa kerja yang tersisa adalah 39 hari.
Baca juga: Gus Ipul Siap Kerja Bersama Menteri dari PKB
“Kewenangan prerogatif itu tidak bisa dibatasi. Tinggal sehari pun, itu kewenangan prerogatif Presiden. Kita tunggu saja kinerja 39 hari Gus Ipul,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, ia turut mengklarifikasi hubungan PBNU dengan PKB yang disebut terjadi konflik antarlembaga.
“Sekali lagi, tidak ada konflik antara kami dengan PBNU, yang ada adalah PBNU selama kemarin itu, sejak sebelum pemilu, di saat pemilu, posisinya memang memusuhi PKB,” katanya.
Baca juga: Usai Dilantik, Gus Ipul Butuh Waktu Dua Hari untuk Konsolidasi
Ia melanjutkan, “Kalau kami sih enggak ada. Konflik itu enggak ada, yang ada adalah PBNU menciptakan konflik.”
Diketahui, Gus Ipul kerap terlibat saling sindir dan kritik dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar ketika hubungan PBNU dan PKB memanas belakangan ini.
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyatakan bahwa Gus Ipul bukan kader PKB karena tidak lagi memiliki KTA.
Baca juga: Dilantik jadi Mensos, Kekayaan Gus Ipul Mencapai Rp24,6 Miliar
Pernyataan itu disampaikan Jazilul merespons gelombang kritik dari Gus Ipul dan PBNU terhadap PKB kepemimpinan Cak Imin.
Presiden Jokowi telah melantik Gus Ipul sebagai Menteri Sosial definitif untuk menggantikan Tri Rismaharini yang maju di Pilkada Jawa Timur 2024.
Pelantikan Gus Ipul digelar di Istana Negara Jakarta, Rabu, sekitar pukul 09.00 WIB, sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 102B 2024 tentang Pengangkatan Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. (Ant/P-5)