Jokowi Indonesia Kutuk Keras Serangan Israel ke Libanon
PRESIDEN Joko Widodo atau Jokowi mengutuk keras serangan Israel itu Libanon yang terjadi sejak Senin (23/9/2024). Ia meminta semua negara segera memberikan respons atas serangan tersebut.
“Indonesia mengutuk keras serangan Israel ke Libanon,” ucap Presiden memberikan keterangan pers di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Rabu (25/9/2024).
Jokowi meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan juga semua negara untuk memberikan respons cepat atas serangan Israel tersebut agar tidak menimbulkan korban lebih banyak lagi. Serangan tersebut telah mengakibatkan korban tewas mencapai 500-an orang.
“Kita mengajak semua negara dan juga PBB untuk memberikan respons yang cepat agar tidak semakin banyak korban lagi yang terjadi atas serangan-serangan Israel,” ucapnya.
Baca juga: Israel Klaim Komandan Hizbullah Tewas dalam Serangan di Beirut
Presiden Jokowi juga telah menghubungi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi perihal rencana pemulangan warga negara Indonesia yang berada di Libanon.
“Saya sudah telepon Bu Menlu, itu juga dalam proses,” kata Presiden.
Sebelumnya, Menlu Retno Marsudi juga telah memberikan respons atas serangan udara Israel ke Libanon yang dilancarkan sejak Senin (23/9) dan berlanjut pada Selasa (24/9).
Baca juga: Serangan Balasan Hizbollah ke Israel Setelah Komandan Tertingginya Tewas
Hal itu disampaikan Menlu Retno di sela kegiatan Sidang Ke-79 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Selasa (24/9) waktu setempat.
“Kita melihat situasi ini dan kita mengutuk keras serangan Israel ke Lebanon yang mengakibatkan korban ratusan nyawa warga sipil, termasuk anak-anak,” kata Retno.
Dalam laporan pemerintah Libanon, hingga Selasa, angka kematian korban mencapai 569 orang dengan seribu lebih orang mengalami luka-luka.
Serangan ini, menurut Retno, menambah ketegangan di tengah situasi di Timur Tengah yang menghadapi krisis kemanusiaan.
Terutama karena kekejamankekejaman yang terus dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina. Kekerasan dan agresi seperti ini tidak bisa menjadi satu kesatuan customary baru,” kata Menlu. (Ant/P-3)