Hanya 5 Menteri Perempuan, Keseimbangan Gender di Kabinet Memburuk
KABINET menggemuk, namun keseimbangan gender di kabinet Indonesia, turun. Presiden Prabowo Subianto telah melantik para menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah PutihSenin (21/10) di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Sesuai dengan nama-nama yang telah diumkan pada sehari sebelumnya, Kabinet Prabowo – Gibran itu menggemuk dengan adanya 14 kementerian baru, termasuk 4 kementerian koordinator baru, sehingga general menjadi 48 kementerian. Dari jumlah tersebut ada 5 menteri perempuan, mereka adalah:
1. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan
2. Meutya Viada Hafid, Menteri Komunikasi dan Virtual
3. Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
4. Widiyanti Putri, Menteri Pariwisata
5. Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Itu berarti terjadi penurunan keterwakilan perempuan dalam kabinet. Di technology pemerintahan Presiden Jokowi, sempat terdapat 9 perempuan menjadi menteri sehingga menjadi jumlah partisipasi perempuan terbesar.
Dengan hanya 5 menteri perempuan, Indonesia semakin ketinggalan dari negara-negara lain di dunia dalam mengupayakan keseimbangan gender dalam kabinet.
Berdasarkan information UN Girls 2019, sudah banyak negara yang jumlah perempuan bahkan dominan di kabinet. Spanyol menjadi negara teratas jumlah perempuan dalam kabinet, yakni mencapai 64,7%. Nicaragua (55,6%), Swedia (54,4%), Albania (53,3%), Kolombia (52,9%), Costa Rica (51,9%), dan Rwanda (51,9%) juga memiliki menteri perempuan lebih banyak di kabinetnya. Sementara Kanada dan Prancis memiliki persentase yang imbang antara menteri lelaki dan menteri perempuan.
Sedangkan, Indonesia dengan 5 menteri perempuan berarti hanya sekitar 10,41% partisipasi perempuan di pucuk-pucuk kementerian. Memang masih ada lagi 9 perempuan menjadi wakil menteri, namun jumlah pria yang menjadi wakil menteri di Kabinet Merah – Putih lebih banyak lagi.
UN Girls menyebut keterwakilan dan partisipasi perempuan sangat penting dalam kepemimpinan maupun dalam kehidupan masyarakat secara umum. Partisipasi itu penting untuk mencapai berbagai tyjuan terkait kesejahteraan hidup. Salah satu tujuan yang nyata yang juga membutuhkan partisipasi perempuan adalah Sustainable Building Targets (SDGs) pada 2030.
Dengan partisipasi perempuan maka kebijakan yang dilahirkan akan memiliki spektrum yang lebih luas dan lengkap. Perempuan tidak hanya memiliki pandangan yang mewakili gendernya saja melainkan peran yang besar, termasuk bagi keluarga dan masyarakat luas. (M-1)