Survei Baru: 60% Warga Jerman Tolak Ekspor Senjata ke Israel

Survei Baru 60 Warga Jerman Tolak Ekspor Senjata ke Israel


Survei Baru: 60% Warga Jerman Tolak Ekspor Senjata ke Israel
Olaf Scholz.

SURVEI baru mengungkapkan bahwa 60% warga Jerman melawan ekspor senjata itu Israel. Mayoritas pemilih dari tiga mitra koalisi yang berkuasa di negara itu mendukung pembatasan.

Menurut jajak pendapat oleh Forsa, 50% pemilih Partai Hijau menentang penjualan senjata. Sekitar 60% pendukung Partai Sosial Demokrat dan 52% pemilih Partai Demokrat Bebas juga menolak ekspor senjata yang berkelanjutan.

Penolakan khususnya tinggi di bekas Jerman Timur. Sekitar 75% responden menolak penjualan senjata ke Israel.

Minggu lalu, media Jerman melaporkan bahwa beberapa pemimpin Jerman memblokir penjualan senjata ke Israel, meskipun Kanselir Olaf Scholz bersikeras bahwa penjualan senjata akan terus berlanjut.

Menurut laporan oleh tabloid Jerman Bild, politikus Partai Hijau, Wakil Kanselir Robert Habeck, dan Menteri Luar Negeri Annalena Baerbock–yang berada dalam koalisi pemerintahan dengan Partai Sosial Demokrat–menahan persetujuan untuk ekspor senjata serta menuntut jaminan bahwa senjata tersebut tidak akan digunakan pada warga sipil.

Undang-Undang Pengawasan Senjata Perang menetapkan bahwa senjata Jerman tidak boleh digunakan terhadap warga sipil. Pemerintah Jerman menghadapi sejumlah tuntutan hukum atas penjualan senjatanya ke Israel.

Scholz bersikeras bahwa tidak ada genosida yang terjadi di Gaza dan telah menegaskan kembali dukungan militer Jerman yang berkelanjutan untuk Israel. “Kami telah memenuhi dan akan memenuhinya,” kata Scholz seperti dikutip di media Jerman Tagesspiegel.

Pada 7 Oktober, yang menandai satu tahun perang di Jalur Gaza, PalestinaBerlin memutuskan larangan ekspor senjata ke Israel.

Wakil juru bicara pemerintah Christiane Hoffmann mengatakan kepada wartawan bahwa keputusan tentang ekspor senjata diambil berdasarkan kasus in line with kasus.

“Tidak ada keputusan untuk memboikot ekspor senjata ke Israel secara umum. Pemerintah federal belum membuat (keputusan) itu.” (MEE/Z-2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *