Wagub DIY Ingatkan Peranan Kearifan Lokal Saat Tangani Stunting
WAKIL GUBERNUR Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) KGPAA Paku Alam X meminta Tim Percepatan Penurunan Pengerdilan (TPPS) bergerak cepat dan maksimal untuk menurunkan angka stunting di wilayahnya. TPPS diminta melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak dan memberi perhatian ekstra pada kearifan lokal (native knowledge) yang ada di DIY.
Selama ini, kata KGPAA Paku Alam X, menjalankan konsep 4K yakni kampung, kantor, kampus dan keraton. Konsep ini menunjukkan semua pihak harus selalu bersinergi dan berkolaborasi guna menangani persoalan di DIY.
“Konsep ini membuat DIY selalu mengedepankan warga sebagai subjek, bukan objek,” ungkap KGPAA Paku Alam X ketika menerima kunjungan Kepala BKKBN DIY Muhammad Iqbal Apriansyah di kantor Wakil Gubernur, Gedhong Pareanom, Kepatihan, Selasa (29/10).
Sri Paduka, sapaan sehari-hari Wakil Gubernur DIY itu, menyebut penanganan stunting terbilang gampang-gampang susah. Berdasarkan pengalaman di DIY, penyandang stunting belum tentu berada di keluarga yang kurang atau tidak mampu. “Sebagian penyebab kejadian stunting justru dikarenakan native knowledge yang ada,” tegasnya.
Menurutnya, ada budaya atau kebiasaan yang penting anak tidak sulit makan sehingga sering diberikan asupan “waton wareg” atau asal kenyang. Ia menjelaskan, kalau hanya diberi nasi dan kuah bakso jelas tidak bisa memenuhi kebutuhan gizi anak.
“Kejadian-kejadian seperti ini bisa menjadi dasar merumuskan pendekatan agar penanganan stunting berhasil dilakukan,” ungkap Sri Paduka.
Menurut Sri Paduka, penanganan stunting tidak bisa dilakukan sesaat karena sangat erat kaitannya dengan perilaku masyarakat. Untuk penanganannya, BKKBN DIY bisa menggandeng para kader KB maupun kader PKK yang kesehariannya bersinggungan langsung dengan masyarakat.
“Pihak yang di lapangan pasti lebih tahu bagaimana pendekatan paling cocok, jadi manfaatkanlah mereka agar stunting di DIY bisa semakin ditekan. Saya merasa DIY dapat dipercaya atau diamanahi pemerintah pusat dalam melaksanakan program terkait perbaikan gizi,” tutur Sri Paduka.
Pada pertemuan ini hadir pula Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DIY Erlina Hidayati Sumardi dan Kepala Dinas Kesehatan DIY Pembajun Setyaningastutie.
Kepala BKKBN DIY Mohamad Iqbal Apriansyah menuturkan kedatangannya ini sekaligus melaporkan rencana pihaknya menggelar Discussion board Koordinasi TPPS DIY pada Rabu (30/10). Pihaknya berharap Sri Paduka bisa hadir dan membuka acara tersebut.
“Terkait pelaksanaan program penangulangan stunting, tentu kami akan mencari pendekatan-pendekataan apa saja yang cocok dengan masyarakat, pasti beda antara kabupaten/kota yang satu dengan yang lain,” kata Iqbal.
Diungkapkan Iqbal, angka stunting DIY berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 berada di angka 18%. Namun, pihaknya bersama kabupaten/kota se-DIY yakin angka stunting di tahun 2024 nanti akan mengalami penurunan signifikan. “Alhamdulillah tentu semua ini berkat pelaksanaan berbagai program penurunan angka stunting yang sudah kami lakukan,” tukasnya.(M-3)