Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara diresmikan Senin (24/2). Danantara dibentuk sebagai superholding BUMN dengan tujuan mengoptimalkan kekayaan negara melalui investasi strategis. Aset yang dikelola Rp 14.659 triliun.
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara diresmikan Senin (24/2). Danantara dibentuk sebagai superholding BUMN dengan tujuan mengoptimalkan kekayaan negara melalui investasi strategis. Aset yang dikelola Rp 14.659 triliun.
“Terkait band sukatani dari Purbalingga, dan berkaitan dengan isu yang beredar keluarnya mbak Novi sebagai guru dari SD, saya Fahmi Muhammad Hanif dengan tangan terbuka siap menerima mbak Novi jika … Read More
Dengan pencatatan tersebut, Kautsar menjelaskan, overall emisi obligasi dan sukuk yang sudah tercatat sepanjang tahun 2025 berjumlah 16 emisi dari 12 emiten senilai Rp 18,39 triliun. Overall emisi obligasi dan … Read More
“Gini, diterima tapi Bu Susi minta tidak ada honor. Dan gini kan, larangan untuk mengangkat tenaga ahli, pakar penasihat, itu kan kalau menimbulkan biaya kalau pendapat saya. Jadi seluruh penasihat … Read More
Polisi mendatangi Finns Seaside Membership akibat kasus pemukulan sekuriti. Foto: Dok. Polres Badung Kasus baku hantam antara sekuriti Finns Seaside Membership, Bali, dengan WN Australia berinsial MR (28) memasuki babak … Read More
“Mungkin banyak orang tau bahwa Pontianak itu berawal dari kuntilanak, padahal enggak. Sejarah sebenarnya itu ada. Nah, melalui ‘Tebiat Kite’ ini lah kita meluruskan sejarah yang ada, kita mengedukasi orang-orang … Read More
Nabila Askolani Putri, akan ditunjuk sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Banyuasin pada 20 Februari 2025 mendatang. Foto : Istimewa Bupati Banyuasin terpilih periode 2025-2030, … Read More
Terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022 Helena Lim saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu … Read More
“Dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum lewat Direktur Pidana, setelah melakukan verifikasi dan asesmen kembali, maka angkanya turun dari 44 ribu menjadi kurang lebih sekitar 19 ribu,” ujar … Read More
