Penundaan Proses Hukum Calon Kepala Daerah Dinilai Politis
Ilustrasi: Kampanye awasi bersama pemilu.(MI/Usman Iskandar) KEBIJAKAN menunda proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap calon kepala daerah peserta Pilkada 2024 dinilai politis. Kebijakan itu sebelumnya sudah dilakukan oleh Korps … Read More
